Bukan Cuma Perang, Justru Retaknya Bisa Dimulai dari Dalam

Ketika membayangkan sebuah negara bubar, pikiran kita biasanya langsung menuju perang, kudeta, revolusi, atau wilayah yang memisahkan diri. Padahal, keruntuhan negara tidak selalu dimulai dengan suara ledakan. Kadang prosesnya jauh lebih sunyi: hukum makin tidak dipercaya, masyarakat makin terpecah, institusi kehilangan kemampuan bekerja, dan warga perlahan merasa negara tidak lagi mampu memberikan rasa aman maupun kesempatan hidup yang layak.

Dalam ilmu politik kontemporer, istilah yang lebih hati-hati digunakan bukan sekadar “negara akan bubar”, melainkan state fragility atau kerapuhan negara. OECD memandang kerapuhan sebagai kombinasi antara paparan terhadap risiko dan lemahnya kapasitas negara, sistem, atau masyarakat untuk mengelola serta menyerap risiko tersebut. Kerangka OECD bahkan melihatnya secara multidimensional: ekonomi, politik, keamanan, sosial, lingkungan, dan manusia.

Jadi, tidak ada satu gejala yang otomatis berarti sebuah negara akan runtuh. Bahkan negara dengan masalah berat belum tentu bubar. Yang jauh lebih penting adalah melihat apakah berbagai masalah tersebut mulai saling memperkuat. Ketika krisis ekonomi memperburuk ketidakpercayaan, ketidakpercayaan memperlemah legitimasi, lemahnya legitimasi memperbesar polarisasi, lalu institusi hukum kehilangan efektivitas, di situlah persoalannya menjadi jauh lebih serius.

Ketika Rakyat Mulai Tidak Merasa Memiliki Negaranya

Patriotisme sering dibicarakan sebagai soal cinta tanah air, tetapi dalam konteks ketahanan negara, persoalannya lebih luas. Yang penting bukan apakah semua orang harus memasang simbol nasional setiap hari, melainkan apakah masyarakat masih merasa memiliki hubungan dengan negara dan masa depannya. Ketika semakin banyak warga merasa negara bukan milik bersama, melainkan milik kelompok tertentu, hubungan antara masyarakat dan institusi publik dapat mengalami keretakan. Dalam kerangka Fragile States Index, persoalan seperti human flight, legitimasi negara, keluhan kelompok, dan fragmentasi elite memang termasuk indikator yang digunakan untuk membaca tekanan terhadap sebuah negara.

Namun, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa orang yang ingin bekerja atau tinggal di luar negeri berarti tidak patriotik. Migrasi adalah fenomena kompleks dan bisa terjadi karena pendidikan, pekerjaan, keluarga, keamanan, atau banyak faktor lainnya. Yang lebih perlu diperhatikan adalah ketika perpindahan manusia menjadi bagian dari pola yang menunjukkan hilangnya kesempatan, kepercayaan, atau rasa aman di dalam negeri. Jika tenaga terdidik dan produktif terus pergi karena melihat masa depan domestik semakin tidak menjanjikan, negara kehilangan sebagian modal manusianya.

Di sinilah patriotisme perlu dibedakan dari slogan. Negara yang sehat bukan negara yang memaksa warganya mengatakan semuanya baik-baik saja. Justru negara yang kuat memungkinkan kritik, koreksi, dan perbedaan pendapat tanpa membuat masyarakat kehilangan rasa memiliki terhadap komunitas politiknya. World Bank sendiri memasukkan Voice and Accountability, stabilitas politik, efektivitas pemerintah, Rule of Law, dan pengendalian korupsi sebagai dimensi penting dalam mengukur kualitas tata kelola.

Jadi, tanda bahayanya bukan sekadar “orang mulai tidak nasionalis”. Pertanyaan yang lebih tajam adalah: apakah warga masih melihat masa depan negaranya sebagai sesuatu yang layak diperjuangkan bersama?

Ketika Hukum Ada, tetapi Kepercayaan terhadap Hukum Hilang

Sebuah negara bisa memiliki ribuan aturan, gedung pengadilan yang megah, aparat penegak hukum, dan berbagai lembaga pengawasan. Tetapi semua itu menjadi rapuh kalau masyarakat mulai percaya bahwa hukum hanya efektif bagi orang tertentu. Dalam tata kelola modern, Rule of Law bukan sekadar keberadaan undang-undang, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap aturan, penegakan kontrak, hak kepemilikan, kualitas pengadilan, kepolisian, serta kemampuan negara mengendalikan kejahatan dan kekerasan.

Masalahnya, kepercayaan terhadap hukum tidak runtuh dalam sehari. Ia bisa terkikis sedikit demi sedikit melalui pengalaman sehari-hari. Ketika masyarakat melihat aturan diterapkan secara tidak konsisten, proses hukum dianggap tidak transparan, atau akses terhadap keadilan terasa berbeda berdasarkan kekuatan ekonomi dan sosial, persepsi terhadap legitimasi institusi dapat ikut melemah. Ini bukan berarti setiap kontroversi hukum otomatis menunjukkan keruntuhan negara, tetapi pola yang berlangsung terus-menerus dapat menjadi tekanan serius.

Korupsi juga berada di titik ini. World Bank memasukkan Control of Corruption sebagai salah satu dari enam dimensi tata kelola dan mendefinisikannya antara lain sebagai persepsi mengenai penggunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, termasuk korupsi kecil maupun besar serta state capture. Sementara Fragile States Index memasukkan legitimasi negara dan kualitas layanan publik sebagai indikator tekanan politik.

Yang berbahaya bukan cuma uang negara yang hilang. Korupsi sistemik dapat menciptakan persepsi bahwa aturan bukan sesuatu yang netral. Begitu persepsi tersebut menguat, masyarakat bisa mulai mencari jalan informal untuk menyelesaikan masalah karena tidak yakin sistem formal akan bekerja.

Negara tidak langsung bubar ketika hukum dipertanyakan. Tetapi ketika masyarakat berhenti percaya bahwa hukum merupakan mekanisme yang dapat menyelesaikan konflik secara adil, salah satu fondasi negara mulai retak.

Ketika Perbedaan Politik Berubah Menjadi Perpecahan Sosial

Perbedaan politik sebenarnya normal. Negara demokratis memang dibangun dari keberadaan berbagai kepentingan, gagasan, dan kelompok. Masalah muncul ketika perbedaan tidak lagi diperlakukan sebagai kompetisi gagasan, melainkan sebagai pertarungan identitas yang membuat kelompok berbeda dianggap tidak layak hidup berdampingan. Pada tahap tertentu, masyarakat tidak lagi bertanya “apa argumen mereka?”, tetapi “mereka kelompok mana?”

Ini penting karena penelitian dan kerangka tentang fragilitas negara melihat kohesi sosial sebagai salah satu bagian penting dari ketahanan. OECD menjelaskan bahwa fragilitas meningkat atau menurun bergantung antara lain pada kemampuan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bekerja sama, terutama dalam menyediakan barang publik. Ketika kelompok kehilangan kepercayaan satu sama lain, institusi keamanan, administrasi, dan hukum juga dapat menjadi lebih sulit bekerja secara inklusif.

Media sosial dapat membuat persoalan tersebut terasa semakin dekat. Algoritma tidak selalu menciptakan polarisasi, tetapi lingkungan informasi yang membuat orang terus-menerus bertemu dengan pandangan yang serupa dapat memperkuat persepsi bahwa “semua orang berpikir seperti saya”. Akhirnya, kelompok berbeda terlihat seperti ancaman, bukan sekadar lawan diskusi.

Namun, polarisasi politik tidak otomatis berarti negara akan bubar. Negara yang institusinya kuat dapat menghadapi konflik politik yang sangat tajam tanpa mengalami kehancuran. Yang perlu diperhatikan adalah ketika polarisasi mulai merusak kemampuan masyarakat untuk bekerja sama dalam persoalan dasar: membayar pajak, menaati aturan, menerima hasil prosedural, menyediakan layanan publik, atau menyelesaikan konflik melalui mekanisme institusional.

Karena itu, masalah sebenarnya bukan masyarakat berbeda pendapat. Masalahnya adalah ketika masyarakat kehilangan kemampuan untuk berbeda pendapat tanpa kehilangan kemampuan hidup bersama. Begitu lawan politik berubah menjadi musuh sosial, biaya menjaga persatuan menjadi jauh lebih mahal.

Ketika Ekonomi Membuat Masyarakat Merasa Negara Tidak Adil

Ekonomi bukan hanya soal pertumbuhan Produk Domestik Bruto atau angka investasi. Di tingkat masyarakat, ekonomi juga menyangkut pertanyaan yang jauh lebih sederhana: apakah orang merasa memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidupnya? Ketika pertumbuhan ekonomi hanya terasa di sebagian kelompok sementara sebagian masyarakat menghadapi pekerjaan tidak aman, biaya hidup meningkat, layanan publik buruk, dan mobilitas sosial terasa macet, ketegangan sosial dapat meningkat.

Fragile States Index memasukkan economic decline, uneven development, dan human flight sebagai bagian dari indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat tekanan terhadap negara. OECD juga menempatkan faktor ekonomi sebagai salah satu dimensi utama dalam analisis fragilitas. Dalam laporan States of Fragility 2025, OECD mencatat bahwa tekanan ekonomi, termasuk persoalan utang dan gangguan ekonomi global, menjadi bagian dari dinamika yang dapat memperbesar kerentanan di sejumlah konteks. (OECD)

Tetapi sekali lagi, ketimpangan tidak otomatis menyebabkan negara runtuh. Banyak negara memiliki ketimpangan ekonomi tetapi tetap memiliki institusi yang mampu mengelola konflik sosial. Yang menjadi persoalan adalah ketika ketimpangan bertemu dengan rasa ketidakadilan, lemahnya mobilitas sosial, dan rendahnya kepercayaan terhadap institusi.

Bayangkan masyarakat yang percaya bahwa kerja keras masih memungkinkan seseorang memperbaiki hidup. Mereka mungkin tetap kecewa ketika mengalami kegagalan, tetapi masih memiliki alasan untuk mempertahankan sistem. Sekarang bayangkan masyarakat yang semakin percaya bahwa akses terhadap kesempatan hanya ditentukan oleh koneksi, kekayaan, atau identitas kelompok. Dalam kondisi seperti itu, frustrasi ekonomi dapat berubah menjadi krisis legitimasi.

Karena itu, negara yang kuat bukan berarti negara yang semua warganya kaya. Negara yang relatif tangguh adalah negara yang memiliki kapasitas untuk mengelola ketimpangan, menyediakan layanan dasar, menciptakan kesempatan ekonomi, dan membuat masyarakat memiliki mekanisme yang kredibel untuk memperjuangkan kepentingannya.

Kemiskinan tidak otomatis menghancurkan negara. Ketidakmampuan negara mengelola tekanan sosial-ekonomi secara kredibel yang jauh lebih penting untuk diperhatikan.

Ketika Pemerintah Kehilangan Kepercayaan, Bukan Sekadar Popularitas

Pemerintah tidak harus disukai semua orang. Bahkan dalam demokrasi, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian normal dari kehidupan politik. Tetapi ada perbedaan antara pemerintah yang tidak populer dengan negara yang mengalami krisis legitimasi. Yang kedua terjadi ketika masyarakat semakin meragukan kemampuan institusi publik untuk menjalankan fungsi dasarnya secara kredibel.

World Bank mengukur Government Effectiveness antara lain melalui persepsi terhadap kualitas pelayanan publik, kualitas birokrasi, formulasi dan implementasi kebijakan, serta kredibilitas keputusan pemerintah. Sementara Political Stability berkaitan dengan persepsi mengenai kemungkinan ketidakstabilan dan tantangan terhadap pemerintahan melalui cara-cara kekerasan, koersif, atau inkonstitusional.

Artinya, kepercayaan bukan cuma masalah citra. Ketika masyarakat percaya pemerintah mampu menjalankan layanan publik, membuat kebijakan, dan menerapkan aturan secara konsisten, kapasitas negara menjadi lebih kuat. Sebaliknya, ketika masyarakat tidak percaya terhadap institusi, setiap kebijakan baru lebih mudah dicurigai, bahkan ketika substansinya belum tentu bermasalah.

OECD juga menekankan bahwa rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dapat merusak kohesi sosial dan partisipasi politik serta membatasi kemampuan pemerintah merespons tantangan kompleks. Jadi, kepercayaan publik bukan sekadar bonus politik. Ia memiliki fungsi praktis dalam membuat sistem pemerintahan bekerja.

Tetapi jangan menyederhanakan semuanya menjadi “rakyat harus percaya pemerintah”. Kepercayaan yang sehat justru membutuhkan alasan. Transparansi, akuntabilitas, pelayanan yang efektif, mekanisme pengaduan, dan penegakan aturan yang konsisten dapat menjadi bagian dari proses membangun kepercayaan tersebut.

Negara juga tidak runtuh hanya karena pemerintah memiliki tingkat kepercayaan rendah. Pergantian pemerintahan melalui mekanisme konstitusional adalah hal yang berbeda dari keruntuhan negara. Yang jauh lebih serius adalah ketika ketidakpercayaan terhadap satu pemerintahan berubah menjadi ketidakpercayaan terhadap seluruh institusi negara.

Di titik itu, masalahnya bukan lagi siapa yang sedang berkuasa. Masalahnya adalah apakah sistem masih dipercaya sebagai cara yang sah untuk menyelesaikan konflik.

Ketika Identitas Kelompok Lebih Kuat daripada Identitas Bersama

Setiap manusia memiliki banyak identitas. Kita bisa sekaligus menjadi bagian dari keluarga, daerah, agama, profesi, komunitas, organisasi, dan negara. Identitas tersebut tidak harus saling bertentangan. Justru negara yang stabil biasanya mampu mengakomodasi berbagai identitas tanpa membuat satu identitas harus menghapus identitas lainnya.

Persoalan mulai muncul ketika hubungan antaridentitas berubah menjadi kompetisi eksklusif. “Kelompok saya harus menang” perlahan berubah menjadi “kelompok lain tidak boleh mendapatkan ruang.” Jika pola tersebut terus berkembang, kompromi menjadi semakin sulit. OECD dalam kajiannya mengenai fragilitas menekankan pentingnya kerja sama lintas kelompok dan social cohesion, termasuk hubungan yang menjembatani komunitas berbeda.

Hal ini juga menjelaskan mengapa simbol nasional saja tidak cukup untuk membangun persatuan. Persatuan membutuhkan pengalaman bahwa aturan berlaku secara adil, institusi dapat dipercaya, dan kelompok yang berbeda tetap memiliki tempat dalam kehidupan politik serta sosial. Kalau seseorang merasa negara hanya bekerja untuk kelompok tertentu, identitas nasional dapat kehilangan daya ikatnya.

Dalam kondisi ekstrem, elite yang terfragmentasi juga dapat memperburuk keadaan. Fragile States Index memasukkan factionalized elites dan group grievance sebagai indikator kohesi. Artinya, persoalannya bukan cuma konflik antarwarga biasa. Ketika elite politik, ekonomi, atau institusional ikut terfragmentasi secara tajam, kemampuan negara membangun keputusan bersama dapat semakin melemah.

Namun, keberagaman itu sendiri bukan masalah. Negara multikultural tidak otomatis rapuh. Bahkan keberagaman dapat menjadi kekuatan ketika terdapat institusi yang mampu membuat kelompok berbeda bekerja sama.

Jadi, tanda bahaya bukan “masyarakat memiliki banyak identitas”. Tanda bahayanya adalah ketika identitas-identitas tersebut tidak lagi memiliki ruang bersama untuk bernegosiasi. Ketika setiap persoalan berubah menjadi pertarungan “kami versus mereka”, negara membutuhkan lebih banyak energi hanya untuk menjaga kohesi internal.

Negara Biasanya Tidak Runtuh Karena Satu Masalah, tetapi Karena Banyak Retakan Bertemu

Inilah bagian yang paling penting. Tidak ada checklist sederhana seperti: patriotisme turun berarti negara bubar, utang naik berarti negara bubar, atau demonstrasi meningkat berarti negara bubar. Realitas jauh lebih rumit. OECD bahkan secara eksplisit menggambarkan fragilitas sebagai fenomena multidimensional yang mencakup dimensi ekonomi, politik, keamanan, sosial, lingkungan, dan manusia.

Bayangkan sebuah negara memiliki ekonomi yang sedang melemah. Masalah itu sebenarnya masih dapat dikelola. Tetapi kemudian kualitas pelayanan publik ikut turun. Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan. Korupsi dianggap semakin normal. Ketimpangan meningkat. Kelompok sosial saling menyalahkan. Pemerintah kesulitan membangun konsensus. Penegakan hukum kehilangan kredibilitas. Dalam kondisi seperti ini, satu masalah tidak lagi berdiri sendiri karena setiap masalah memperbesar masalah lainnya.

Itulah yang disebut feedback loop atau lingkaran yang saling memperkuat. Krisis ekonomi dapat memperburuk ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan dapat memperlemah kepatuhan dan kerja sama. Lemahnya kerja sama membuat kebijakan semakin sulit dilaksanakan. Kebijakan yang tidak efektif kemudian memperburuk kondisi ekonomi. Kalau siklus tersebut terus berlangsung, kapasitas negara dapat semakin tergerus.

Fragile States Index sendiri menggunakan 12 indikator yang mencakup kohesi, ekonomi, politik, sosial, dan faktor lintas sektor, lalu menekankan bahwa indikator tersebut sebaiknya digunakan untuk melihat tekanan yang berubah dari waktu ke waktu, bukan sebagai ramalan otomatis bahwa suatu negara pasti runtuh.

Jadi, tanda paling penting bukan sekadar adanya krisis. Tanda yang lebih serius adalah ketika negara kehilangan kemampuan untuk mengelola krisis secara damai, institusional, dan adaptif.

Negara yang kuat bukan negara yang tidak pernah mengalami masalah. Negara yang kuat adalah negara yang memiliki cukup kepercayaan, institusi, kohesi sosial, kapasitas ekonomi, dan mekanisme penyelesaian konflik untuk menghadapi masalah tanpa membiarkannya berubah menjadi keruntuhan sistem.

Dan mungkin di situlah pelajaran terbesarnya: sebuah negara jarang menjadi rapuh dalam satu malam. Retaknya sering dimulai dari hal-hal kecil yang terlalu lama dianggap biasa.