Semua Negara Punya Partai Politik? Kalau Partai Politik Dihapus, Apa yang Terjadi?

Partai Politik Itu Sebenarnya Bukan Barang Wajib di Setiap Negara

Kalau selama ini kita merasa semua negara pasti punya partai politik, ternyata kenyataannya lebih kompleks. Partai politik merupakan salah satu bentuk organisasi politik modern, bukan institusi yang sejak awal selalu ada dalam sejarah manusia. International IDEA menjelaskan bahwa pada masa awal konstitusionalisme modern, sekitar akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, partai politik justru sering dicurigai sebagai kelompok kepentingan yang berpotensi mempersempit kepentingan publik. Baru kemudian fungsi partai makin diterima sebagai bagian penting dalam demokrasi perwakilan.

Artinya, sistem politik tanpa partai secara historis bukan sesuatu yang mustahil. Bahkan sampai sekarang terdapat negara yang tidak menjalankan kompetisi kepartaian seperti demokrasi multipartai. Brunei Darussalam adalah contoh yang menarik. Freedom House mencatat bahwa Brunei hanya memiliki satu partai yang terdaftar, National Development Party, tetapi partai tersebut tidak memiliki kursi di Legislative Council dan tidak tersedia pemilu nasional yang memungkinkan oposisi mengambil alih kekuasaan.

Ini menunjukkan bahwa istilah “ada partai” dan “ada kompetisi politik melalui partai” sebenarnya merupakan dua hal berbeda. Sebuah negara bisa saja memiliki organisasi yang disebut partai, tetapi struktur politiknya tidak otomatis menjadi sistem multipartai kompetitif. Sebaliknya, dalam demokrasi modern, partai biasanya menjadi kendaraan untuk mengorganisasi kepentingan warga dan menawarkan alternatif kebijakan kepada pemilih. International IDEA menyebut fungsi tersebut mencakup agregasi kepentingan, mobilisasi warga, perumusan kebijakan, rekrutmen pemimpin, hingga pengorganisasian kerja legislatif.

Jadi, partai politik bukan hukum alam seperti gravitasi. Ia merupakan institusi politik yang berkembang karena kebutuhan tertentu dalam mengatur kompetisi, representasi, dan pemerintahan. Pertanyaan berikutnya justru lebih seru: kalau institusi ini dihapus, siapa yang akan mengambil fungsi-fungsinya?

Kenapa Partai Politik Bisa Jadi Penting dalam Demokrasi?

Bayangkan satu negara memiliki jutaan warga dengan kepentingan yang berbeda-beda. Ada pekerja yang ingin perlindungan tenaga kerja, pengusaha yang memikirkan iklim investasi, petani yang membutuhkan kepastian harga, mahasiswa yang memikirkan pendidikan, dan kelompok masyarakat yang punya kebutuhan berbeda lagi. Kalau semuanya langsung masuk ke meja pengambilan keputusan tanpa organisasi penghubung, proses politik bisa menjadi sangat rumit. Di sinilah salah satu fungsi utama partai politik muncul: mengumpulkan berbagai kepentingan yang tersebar menjadi agenda politik yang lebih terstruktur.

International IDEA menyebut proses tersebut sebagai interest aggregation. Partai tidak sekadar mencari suara, tetapi idealnya menggabungkan berbagai tuntutan masyarakat menjadi sejumlah pilihan kebijakan. Dalam pemilu, masyarakat kemudian tidak hanya memilih wajah seseorang, tetapi juga dapat membandingkan paket gagasan, program, dan arah pemerintahan yang ditawarkan. Mekanisme ini membuat pilihan politik menjadi lebih mudah dipetakan dibandingkan jika setiap kandidat berdiri sendirian tanpa organisasi.

Partai juga berfungsi sebagai tempat kaderisasi. Orang yang ingin masuk ke pemerintahan membutuhkan pengalaman organisasi, pemahaman kebijakan, kemampuan berkomunikasi, dan pengalaman mengelola konflik. Partai dapat menjadi salah satu jalur untuk menemukan, menguji, dan mempersiapkan orang-orang tersebut sebelum menduduki jabatan publik. International IDEA memasukkan rekrutmen, seleksi, dan pelatihan calon pejabat sebagai salah satu fungsi utama partai politik.

Tetapi jangan dibaca sebagai berarti partai selalu bekerja sempurna. Partai juga bisa mengalami konflik internal, terlalu bergantung pada elite, mendorong politik transaksional, atau membuat politisi lebih loyal kepada organisasi daripada konstituennya. International IDEA sendiri mencatat kritik terhadap partai karena dapat memperkuat konflik politik, patronase, atau dominasi kelompok profesional politik.

Jadi problemnya bukan sekadar “partai ada atau tidak”. Problem yang lebih serius adalah apakah partai menjalankan fungsi representasi secara sehat atau justru menjauh dari masyarakat.

Kalau Partai Politik Dihapus, Politik Tidak Otomatis Menjadi Bersih

Ini bagian yang sering luput. Menghapus partai politik tidak berarti menghapus kepentingan politik. Manusia tetap punya kepentingan, kelompok tetap punya agenda, dan perebutan pengaruh tetap akan terjadi. Kalau organisasi politik formal dilarang, aktivitas politik bisa saja berpindah ke kelompok informal, jaringan bisnis, organisasi masyarakat, tokoh individual, birokrasi, atau jaringan sosial lainnya.

Dengan kata lain, menghapus wadah tidak otomatis menghapus isi. International IDEA menjelaskan bahwa partai berfungsi mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan masyarakat, merekrut pemimpin, serta mengawasi pemerintahan. Kalau fungsi tersebut dihilangkan, tetap diperlukan mekanisme alternatif untuk menjalankannya.

Bayangkan pemilu tanpa partai. Setiap kandidat maju sendiri-sendiri. Kedengarannya sederhana, tetapi kemudian muncul pertanyaan: siapa yang menyusun program pemerintahan? Siapa yang mengorganisasi dukungan di parlemen? Bagaimana pemilih membandingkan agenda kandidat? Siapa yang bertanggung jawab ketika sekelompok pejabat gagal menjalankan janji politiknya? Dan setelah pemilu selesai, bagaimana orang-orang terpilih membentuk kerja kolektif untuk membuat undang-undang?

Tidak berarti semua pertanyaan tersebut mustahil dijawab. Sistem nonpartisan bisa dirancang dengan mekanisme lain. Kandidat independen, kelompok isu, organisasi masyarakat, atau koalisi berbasis kebijakan dapat mengambil sebagian fungsi tersebut. Namun, struktur alternatif itu tetap membutuhkan organisasi, koordinasi, sumber daya, dan mekanisme pertanggungjawaban.

Di titik ini muncul sebuah ironi. Kita mungkin menghapus label “partai”, tetapi kemudian menciptakan organisasi yang secara fungsi mirip partai. Mereka mengumpulkan pendukung, membuat program, mencari kandidat, menggalang dana, dan mengoordinasikan wakil yang terpilih.

Karena itu, persoalan politik sebenarnya bukan sekadar soal nama organisasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kekuasaan diorganisasi, siapa yang bisa berpartisipasi, bagaimana pilihan publik dibentuk, dan bagaimana pejabat dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menghapus partai mungkin mengubah bentuk permainan. Tetapi permainan politiknya sendiri belum tentu hilang.

Indonesia Memang Punya Banyak Partai, Tapi Angkanya Perlu Dibaca dengan Benar

Kalau membahas Indonesia, istilah “banyak partai” memang punya dasar faktual. Namun angka partai harus dibaca hati-hati karena ada perbedaan antara partai yang terdaftar, partai yang mendaftar sebagai peserta pemilu, dan partai yang akhirnya lolos sebagai peserta. Data KPU untuk Pemilu 2024 menunjukkan 43 partai politik nasional memiliki akun SIPOL, 40 mendaftar, dan 24 berkas pendaftarannya dinyatakan lengkap dan diterima pada tahap tersebut. Untuk Aceh, terdapat delapan partai lokal yang memiliki akun SIPOL dan tujuh yang mendaftar.

Pada akhirnya, Pemilu 2024 diikuti oleh 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal Aceh. Angka tersebut merupakan peserta pemilu, bukan berarti seluruh partai yang pernah berdiri di Indonesia otomatis ikut bertarung dalam pemilu. KPU juga menjelaskan bahwa peserta pemilu untuk DPR dan DPRD adalah partai politik, sedangkan DPD diikuti oleh perseorangan.

Kenapa jumlahnya bisa banyak? Salah satu penjelasannya adalah sistem politik Indonesia memberikan ruang bagi pembentukan organisasi politik dengan identitas, basis sosial, dan agenda yang berbeda. Masyarakat Indonesia sendiri sangat beragam secara geografis, sosial, ekonomi, budaya, dan kepentingan. Dalam teori representasi, keberagaman seperti ini memang dapat menghasilkan banyak saluran politik.

Tetapi banyak partai juga memiliki konsekuensi praktis. Pemilih harus memahami lebih banyak pilihan, partai perlu membangun organisasi, dan parlemen harus mengelola hubungan antarkelompok politik. Sistem multipartai juga dapat menghasilkan kebutuhan koalisi agar pemerintahan atau agenda legislasi memperoleh dukungan yang cukup.

Jadi, angka besar tidak otomatis berarti sistemnya buruk, sebagaimana angka kecil juga tidak otomatis berarti sistemnya efektif. Yang perlu dilihat adalah kualitas kompetisi, representasi, kaderisasi, transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan partai menerjemahkan kepentingan warga menjadi kebijakan. International IDEA bahkan menilai sistem partai melalui pertanyaan seperti seberapa bebas partai dibentuk, seberapa efektif sistem menyediakan pilihan bagi pemilih, dan seberapa jauh lembaga perwakilan mencerminkan pilihan masyarakat.

Terlalu Banyak Partai Juga Bisa Membuat Sistem Politik Lebih Rumit

Nah, di sini kritik terhadap multipartai menjadi masuk akal untuk dibahas tanpa harus menyimpulkan bahwa semua partai adalah masalah. Semakin banyak organisasi politik yang masuk ke arena, semakin banyak kepentingan yang harus dinegosiasikan. Dalam parlemen, koordinasi dapat menjadi lebih kompleks karena keputusan sering membutuhkan kerja sama lintas kelompok.

Ada keuntungan dari keberagaman tersebut: lebih banyak kelompok sosial berpotensi memperoleh saluran representasi. Tetapi ada pula konsekuensi koordinasi. International IDEA mencatat bahwa partai membantu mengatur kerja legislatif karena anggota parlemen secara individual memiliki satu suara, sementara partai dapat mengoordinasikan agenda, usulan kebijakan, dan pemungutan suara.

Masalah lain adalah jarak antara partai dan masyarakat. Partai yang terlalu fokus pada elite internal dapat kehilangan kemampuan membaca kebutuhan publik. Kritik terhadap partai dalam literatur demokrasi mencakup kemungkinan munculnya patronase, clientelism, konflik partisan, serta dominasi kelompok politik profesional.

Namun, menariknya, mengurangi jumlah partai juga bukan solusi otomatis. Jika aturan dibuat terlalu berat sehingga hanya sedikit kelompok yang mampu masuk arena, representasi politik dapat menjadi lebih sempit. International IDEA sendiri menempatkan kebebasan membentuk partai dan kemampuan warga untuk berpartisipasi dalam organisasi politik sebagai bagian penting dari demokrasi representatif.

Karena itu, perdebatan yang lebih substantif bukan “berapa jumlah partai yang ideal?” melainkan “apa yang membuat sistem kepartaian bekerja?” Faktor seperti aturan pemilu, ambang batas, pendanaan politik, demokrasi internal, transparansi, rekrutmen kandidat, dan hubungan dengan konstituen ikut menentukan hasil akhirnya.

Sederhananya, punya 20 partai bukan otomatis kacau. Punya dua partai juga bukan otomatis sehat. Yang penting adalah apakah kompetisi politik menghasilkan pilihan yang bermakna, pemerintahan yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta ruang partisipasi yang cukup bagi masyarakat.

Jumlah hanyalah angka. Desain institusinya yang menentukan bagaimana angka itu bekerja.

Partai Politik Bisa Dikritik Tanpa Harus Dihapus

Ada kecenderungan menarik dalam politik modern: ketika sebuah institusi bermasalah, solusi yang muncul kadang langsung ekstrem, yaitu “hapus saja”. Padahal dalam desain kelembagaan, pilihan yang tersedia sebenarnya jauh lebih banyak. Partai politik dapat diatur, diawasi, diperbaiki, dan dipaksa menjadi lebih transparan tanpa harus menghilangkan keberadaannya.

International IDEA secara khusus membahas regulasi partai politik, termasuk pendaftaran, pendanaan, organisasi internal, hak politik, disiplin anggota parlemen, dan batasan terhadap organisasi yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Ini menunjukkan bahwa keberadaan partai dan pengawasan terhadap partai bukan dua hal yang bertentangan.

Contohnya sederhana. Kalau persoalannya transparansi dana politik, jawabannya dapat berupa aturan pendanaan dan pelaporan yang lebih jelas. Kalau masalahnya kaderisasi, mekanismenya dapat diarahkan pada proses rekrutmen yang lebih terbuka. Kalau persoalannya dominasi elite, demokrasi internal partai dapat diperkuat. Kalau persoalannya jarak dengan masyarakat, partai perlu memiliki mekanisme konsultasi dan akuntabilitas yang lebih nyata.

Bahkan demokrasi internal partai punya alasan yang cukup kuat. International IDEA mencatat bahwa organisasi internal yang demokratis dapat menjadi semacam “demokrasi di dalam demokrasi”, karena anggota partai belajar berorganisasi, berbicara di depan publik, menyusun agenda, dan mengambil keputusan kolektif.

Namun regulasi juga perlu hati-hati. Aturan yang terlalu ketat dapat membuat partai baru atau kelompok masyarakat sulit masuk ke arena politik. Sebaliknya, aturan yang terlalu longgar bisa membuat sistem penuh organisasi yang tidak memiliki struktur atau akuntabilitas memadai.

Maka, tantangannya adalah mencari keseimbangan antara kebebasan politik dan kualitas kelembagaan. Partai membutuhkan ruang untuk bersaing, tetapi juga perlu bertanggung jawab terhadap publik.

Jadi kalau ada kritik terhadap partai, kritik tersebut justru bisa menjadi bahan untuk memperbaiki sistem. Demokrasi tidak mengharuskan masyarakat mencintai partai politik. Demokrasi membutuhkan mekanisme agar partai politik bisa diawasi, dikritik, diganti melalui prosedur yang sah, dan dimintai pertanggungjawaban.

Indonesia Tidak Harus Memilih antara Banyak Partai atau Tanpa Partai

Pada akhirnya, pertanyaan tentang partai politik bukan pertandingan sederhana antara “banyak” dan “tidak ada”. Indonesia memiliki sistem demokrasi yang menggunakan partai sebagai aktor utama dalam pemilu legislatif, sementara kandidat DPD maju secara perseorangan. Pada Pemilu 2024, KPU menetapkan 18 partai nasional dan enam partai lokal Aceh sebagai peserta.

Fakta itu membuat pertanyaan tentang masa depan kepartaian Indonesia menjadi menarik. Apakah semua partai yang ada harus dipertahankan? Apakah jumlahnya perlu dibatasi? Apakah aturan pendanaan perlu diperketat? Bagaimana kaderisasi diperbaiki? Bagaimana partai dapat lebih dekat dengan konstituen? Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih konkret daripada sekadar mengatakan “partai terlalu banyak”.

Sebab, partai politik memiliki fungsi yang sulit digantikan begitu saja. Mereka mengumpulkan kepentingan masyarakat, membentuk agenda kebijakan, merekrut kandidat, mengorganisasi pemilih, dan membantu mengoordinasikan kerja lembaga perwakilan.

Pada saat yang sama, kritik terhadap partai juga memiliki dasar. Partai dapat mengalami masalah internal, konflik kepentingan, patronase, dominasi elite, atau kehilangan kepercayaan publik. International IDEA sendiri mencatat bahwa partai di banyak negara menghadapi persoalan kepercayaan dan tuntutan reformasi dari masyarakat.

Jadi, mungkin pertanyaan paling menarik bukan “bagaimana kalau partai politik dihapus?”, melainkan “bagaimana kalau partai politik dipaksa bekerja lebih baik?” Itu menggeser pembahasan dari sekadar membenci atau membela partai menuju desain institusi yang konkret.

Partai politik bukan benda suci. Tetapi juga bukan sumber otomatis dari semua masalah politik. Ia hanyalah salah satu teknologi kelembagaan yang manusia ciptakan untuk mengelola perbedaan kepentingan dan perebutan kekuasaan.

Dan seperti teknologi lainnya, yang menentukan bukan cuma teknologinya. Yang penting adalah bagaimana aturan dibuat, bagaimana ia digunakan, dan siapa yang punya kekuasaan untuk mengawasinya.